Merdeka di Tengah Perubahan: Cara ASN Bertahan dan Tetap Relevan di Era yang Tidak Lagi Sama
Agustus 15, 2026
Ada masa ketika bekerja dengan baik berarti datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan, mengikuti aturan, lalu pulang. Hari ini, saya rasa definisi itu sudah tidak cukup.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), saya melihat perubahan itu semakin nyata. Masyarakat yang kita layani berubah. Teknologi berubah. Cara orang bekerja berubah. Bahkan ekspektasi terhadap pemerintah pun berubah.
 |
| Isnat Ahmad Zulfaqor ASN Berprestasi Kabupaten Garut Tahun 2025 |
Masyarakat hari ini tidak hanya ingin dilayani. Mereka ingin dilayani dengan cepat, mudah, transparan, dan manusiawi.
Ketika sebuah layanan pemerintah masih membutuhkan proses panjang, masyarakat akan bertanya, “Mengapa tidak bisa dilakukan secara digital?” Ketika informasi pemerintah tidak segera tersedia, masyarakat mencari jawabannya sendiri di media sosial. Ketika ada kebijakan yang sulit dipahami, ruang digital segera dipenuhi berbagai tafsir.
Di sisi lain, kita juga sedang menghadapi fenomena kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berkembang begitu cepat. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat dibantu teknologi dalam hitungan menit.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi cukup mengganggu: "Apakah kita sebagai ASN sudah benar-benar siap menghadapi perubahan tersebut?"
Kadang masalahnya bukan karena kita tidak memiliki aplikasi, tetapi karena kita masih menggunakan cara berpikir lama ketika menggunakan aplikasi baru.
Kita bisa saja memiliki sistem digital, tetapi prosesnya tetap panjang. Kita bisa memiliki berbagai platform pelayanan, tetapi masyarakat masih bingung harus mengakses yang mana.
Kita bisa memiliki data, tetapi belum tentu mampu menggunakannya untuk mengambil keputusan.
Inilah mengapa saya tertarik dengan pendekatan pemerintah yang mulai menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat transformasi pelayanan publik. Kementerian PANRB pada Juni 2026 bahkan mendorong pelayanan publik berbasis human-centric, dengan layanan multikanal dan integrasi digital agar negara hadir sesuai kebutuhan masyarakat dalam setiap tahap kehidupan.
Menurut saya, ini adalah arah yang tepat. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak peduli seberapa canggih aplikasi yang kita miliki. Mereka hanya ingin satu hal: urusannya selesai.
Dan kalau bisa, selesai dengan mudah, cepat, jelas, serta tanpa dipersulit. Di sinilah seorang ASN harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri:
“Apakah pekerjaan saya benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat?”
Bukan hanya: “Apakah pekerjaan saya sudah selesai?”
Dua pertanyaan tersebut terlihat mirip, tetapi menghasilkan cara kerja yang sangat berbeda.
Kalau dulu kemampuan administrasi menjadi salah satu kompetensi penting, sekarang kemampuan tersebut perlu dilengkapi dengan literasi digital.
Kalau dulu bekerja secara individual mungkin cukup, sekarang kemampuan berkolaborasi menjadi semakin penting.
Kalau dulu informasi hanya berjalan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sekarang komunikasi harus berlangsung dua arah.
Dan ketika AI mulai membantu banyak pekerjaan, manusia justru harus semakin kuat pada hal-hal yang tidak mudah digantikan mesin: empati, penilaian, kreativitas, integritas, dan kemampuan memahami konteks.
Karena itu, saya tidak melihat AI sebagai musuh ASN. Saya justru melihatnya sebagai alat. Yang harus kita lawan bukan teknologinya, tetapi ketidakmauan kita untuk belajar.
ASN yang menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan seharusnya bukan dianggap “malas”. Justru jika teknologi dapat menghemat waktu administratif, waktu tersebut dapat digunakan untuk memikirkan hal yang lebih penting: bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik.
Namun, ada satu catatan penting.
Teknologi boleh membantu kita berpikir, tetapi jangan sampai kita berhenti berpikir karena teknologi.
Masalah Kita Bukan Hanya Kompetensi, tetapi Juga Kepercayaan
Ada persoalan lain yang menurut saya jauh lebih serius: kepercayaan publik.
Data Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, berada di peringkat 109 dari 182 negara. Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan 2024.
Data ini tentu tidak boleh dibaca secara sederhana seolah-olah seluruh ASN bermasalah. Saya justru melihatnya sebagai pengingat bahwa integritas birokrasi adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan dibangun ketika masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Ketika informasi disampaikan secara terbuka. Ketika anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Ketika ASN tetap bekerja dengan benar meskipun tidak ada kamera yang merekam.
Bagi saya, inilah bentuk personal branding ASN yang sebenarnya. Bukan seberapa sering kita tampil di media sosial. Bukan seberapa banyak sertifikat yang kita kumpulkan. Tetapi apakah masyarakat mengenal kita sebagai orang yang bisa dipercaya.
Pertama, kita harus menjadikan belajar sebagai kebiasaan, bukan kewajiban. Tidak harus selalu mengikuti pendidikan formal. Pelajari AI. Pelajari pengolahan data. Pelajari komunikasi publik. Pelajari bagaimana masyarakat menggunakan teknologi. Belajar dari rekan kerja yang lebih muda maupun lebih senior. Kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru.
Kedua, gunakan teknologi untuk menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, bukan sekadar menambah aplikasi baru. Kalau sebuah proses dapat disederhanakan, sederhanakan. Kalau laporan dapat dibuat lebih efektif, buat lebih efektif. Kalau masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor, berikan akses tersebut. Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan berapa banyak aplikasi yang kita punya, tetapi berapa banyak waktu dan tenaga masyarakat yang berhasil kita hemat.
Ketiga, jaga integritas sebagai modal utama. Di tengah derasnya informasi dan semakin terbukanya ruang publik, kesalahan kecil dapat dengan cepat menjadi konsumsi masyarakat. Tetapi lebih dari sekadar takut viral, integritas harus tumbuh karena memang itu yang benar. ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese.
Keempat, belajar mengelola kehidupan pribadi. Perubahan zaman juga membuat tekanan ekonomi semakin terasa. Karena itu, kemampuan mengatur keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mempersiapkan masa depan menjadi bagian dari kemampuan bertahan. Kita tidak perlu mengikuti semua gaya hidup yang muncul di media sosial. Sebab hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling berhasil.
Kelima, bangun kolaborasi. Masalah publik semakin kompleks. Tidak mungkin satu orang, satu bidang, bahkan satu instansi mampu menyelesaikannya sendirian. ASN harus berani berdiskusi dengan masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan sesama birokrat. Kadang solusi terbaik bukan berasal dari ruang rapat kita sendiri.
Ketika sebuah layanan pemerintah masih membutuhkan proses panjang, masyarakat akan bertanya, “Mengapa tidak bisa dilakukan secara digital?” Ketika informasi pemerintah tidak segera tersedia, masyarakat mencari jawabannya sendiri di media sosial. Ketika ada kebijakan yang sulit dipahami, ruang digital segera dipenuhi berbagai tafsir.
Di sisi lain, kita juga sedang menghadapi fenomena kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berkembang begitu cepat. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat dibantu teknologi dalam hitungan menit.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi cukup mengganggu: "Apakah kita sebagai ASN sudah benar-benar siap menghadapi perubahan tersebut?"
Kita Hidup di Zaman yang Tidak Memberi Banyak Waktu untuk Beradaptasi
Perubahan hari ini bukan hanya tentang teknologi. Masyarakat juga menghadapi persoalan ekonomi, daya beli, perubahan dunia kerja, arus informasi yang semakin deras, hingga tuntutan terhadap pemerintah yang semakin tinggi.Pemerintah sendiri sedang mendorong efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi belanja negara bahkan telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. Artinya, bekerja dengan cara lama yang tidak efisien semakin sulit dipertahankan. Setiap rupiah anggaran dituntut memberikan manfaat yang semakin jelas.
Di saat yang sama, pemerintah juga sedang mempercepat transformasi digital. Kementerian PANRB pada 2026 menegaskan bahwa pemerintahan secara digital bukan sekadar memindahkan pelayanan dari kertas ke aplikasi, tetapi mengubah cara negara bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat agar lebih sederhana, cepat, dan tepercaya.
Ini berarti tantangan ASN ke depan bukan sekadar “bisa menggunakan komputer”. Kita dituntut untuk mampu berpikir lebih cepat, bekerja lebih efektif, memahami teknologi, tetapi tetap memiliki kepekaan terhadap manusia yang kita layani.
Bahkan pemerintah kini mengembangkan SmartASN sebagai bagian dari transformasi digital manajemen ASN nasional. Bagi saya, semua itu menunjukkan satu hal: cara kita bekerja sedang berubah, dan perubahan tersebut tidak bisa kita hindari.
Namun, ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Yaitu mentalitas untuk berubah.
Di saat yang sama, pemerintah juga sedang mempercepat transformasi digital. Kementerian PANRB pada 2026 menegaskan bahwa pemerintahan secara digital bukan sekadar memindahkan pelayanan dari kertas ke aplikasi, tetapi mengubah cara negara bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat agar lebih sederhana, cepat, dan tepercaya.
Ini berarti tantangan ASN ke depan bukan sekadar “bisa menggunakan komputer”. Kita dituntut untuk mampu berpikir lebih cepat, bekerja lebih efektif, memahami teknologi, tetapi tetap memiliki kepekaan terhadap manusia yang kita layani.
Bahkan pemerintah kini mengembangkan SmartASN sebagai bagian dari transformasi digital manajemen ASN nasional. Bagi saya, semua itu menunjukkan satu hal: cara kita bekerja sedang berubah, dan perubahan tersebut tidak bisa kita hindari.
Namun, ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Yaitu mentalitas untuk berubah.
Jangan Sampai Kita Punya Teknologi Baru dengan Cara Kerja Lama
Saya pernah berpikir bahwa tantangan terbesar birokrasi adalah kurangnya teknologi. Ternyata tidak selalu demikian.Kadang masalahnya bukan karena kita tidak memiliki aplikasi, tetapi karena kita masih menggunakan cara berpikir lama ketika menggunakan aplikasi baru.
Kita bisa saja memiliki sistem digital, tetapi prosesnya tetap panjang. Kita bisa memiliki berbagai platform pelayanan, tetapi masyarakat masih bingung harus mengakses yang mana.
Kita bisa memiliki data, tetapi belum tentu mampu menggunakannya untuk mengambil keputusan.
Inilah mengapa saya tertarik dengan pendekatan pemerintah yang mulai menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat transformasi pelayanan publik. Kementerian PANRB pada Juni 2026 bahkan mendorong pelayanan publik berbasis human-centric, dengan layanan multikanal dan integrasi digital agar negara hadir sesuai kebutuhan masyarakat dalam setiap tahap kehidupan.
Menurut saya, ini adalah arah yang tepat. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak peduli seberapa canggih aplikasi yang kita miliki. Mereka hanya ingin satu hal: urusannya selesai.
Dan kalau bisa, selesai dengan mudah, cepat, jelas, serta tanpa dipersulit. Di sinilah seorang ASN harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri:
“Apakah pekerjaan saya benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat?”
Bukan hanya: “Apakah pekerjaan saya sudah selesai?”
Dua pertanyaan tersebut terlihat mirip, tetapi menghasilkan cara kerja yang sangat berbeda.
Survive Bukan Berarti Sekadar Bertahan
Bagi saya, kata survive sering disalahartikan. Survive bukan berarti bagaimana kita mempertahankan posisi agar tidak tergantikan. Survive berarti bagaimana kita terus memiliki nilai ketika keadaan berubah.Kalau dulu kemampuan administrasi menjadi salah satu kompetensi penting, sekarang kemampuan tersebut perlu dilengkapi dengan literasi digital.
Kalau dulu bekerja secara individual mungkin cukup, sekarang kemampuan berkolaborasi menjadi semakin penting.
Kalau dulu informasi hanya berjalan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sekarang komunikasi harus berlangsung dua arah.
Dan ketika AI mulai membantu banyak pekerjaan, manusia justru harus semakin kuat pada hal-hal yang tidak mudah digantikan mesin: empati, penilaian, kreativitas, integritas, dan kemampuan memahami konteks.
Karena itu, saya tidak melihat AI sebagai musuh ASN. Saya justru melihatnya sebagai alat. Yang harus kita lawan bukan teknologinya, tetapi ketidakmauan kita untuk belajar.
ASN yang menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan seharusnya bukan dianggap “malas”. Justru jika teknologi dapat menghemat waktu administratif, waktu tersebut dapat digunakan untuk memikirkan hal yang lebih penting: bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik.
Namun, ada satu catatan penting.
Teknologi boleh membantu kita berpikir, tetapi jangan sampai kita berhenti berpikir karena teknologi.
Masalah Kita Bukan Hanya Kompetensi, tetapi Juga Kepercayaan
Ada persoalan lain yang menurut saya jauh lebih serius: kepercayaan publik.
Data Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, berada di peringkat 109 dari 182 negara. Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan 2024.
Data ini tentu tidak boleh dibaca secara sederhana seolah-olah seluruh ASN bermasalah. Saya justru melihatnya sebagai pengingat bahwa integritas birokrasi adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan dibangun ketika masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Ketika informasi disampaikan secara terbuka. Ketika anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Ketika ASN tetap bekerja dengan benar meskipun tidak ada kamera yang merekam.
Bagi saya, inilah bentuk personal branding ASN yang sebenarnya. Bukan seberapa sering kita tampil di media sosial. Bukan seberapa banyak sertifikat yang kita kumpulkan. Tetapi apakah masyarakat mengenal kita sebagai orang yang bisa dipercaya.
Lalu, Apa yang Harus Kita Lakukan?
Menurut saya, jawabannya bukan dengan membuat perubahan yang selalu besar. Justru perubahan dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana.Pertama, kita harus menjadikan belajar sebagai kebiasaan, bukan kewajiban. Tidak harus selalu mengikuti pendidikan formal. Pelajari AI. Pelajari pengolahan data. Pelajari komunikasi publik. Pelajari bagaimana masyarakat menggunakan teknologi. Belajar dari rekan kerja yang lebih muda maupun lebih senior. Kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru.
Kedua, gunakan teknologi untuk menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, bukan sekadar menambah aplikasi baru. Kalau sebuah proses dapat disederhanakan, sederhanakan. Kalau laporan dapat dibuat lebih efektif, buat lebih efektif. Kalau masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor, berikan akses tersebut. Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan berapa banyak aplikasi yang kita punya, tetapi berapa banyak waktu dan tenaga masyarakat yang berhasil kita hemat.
Ketiga, jaga integritas sebagai modal utama. Di tengah derasnya informasi dan semakin terbukanya ruang publik, kesalahan kecil dapat dengan cepat menjadi konsumsi masyarakat. Tetapi lebih dari sekadar takut viral, integritas harus tumbuh karena memang itu yang benar. ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese.
Keempat, belajar mengelola kehidupan pribadi. Perubahan zaman juga membuat tekanan ekonomi semakin terasa. Karena itu, kemampuan mengatur keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mempersiapkan masa depan menjadi bagian dari kemampuan bertahan. Kita tidak perlu mengikuti semua gaya hidup yang muncul di media sosial. Sebab hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling berhasil.
Kelima, bangun kolaborasi. Masalah publik semakin kompleks. Tidak mungkin satu orang, satu bidang, bahkan satu instansi mampu menyelesaikannya sendirian. ASN harus berani berdiskusi dengan masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan sesama birokrat. Kadang solusi terbaik bukan berasal dari ruang rapat kita sendiri.
Memaknai Kemerdekaan dengan Cara yang Berbeda
Menjelang HUT ke-82 Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mencoba melihat kembali makna kemerdekaan dari perspektif seorang ASN. Selama ini kita mungkin terbiasa memaknai kemerdekaan melalui upacara, pengibaran bendera, lomba, dan berbagai perayaan. Itu penting.Namun, ada bentuk kemerdekaan lain yang menurut saya tidak kalah penting. Merdeka untuk belajar. Merdeka untuk mencoba cara kerja yang lebih baik. Merdeka untuk menyampaikan gagasan. Merdeka untuk berinovasi. Merdeka untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini dianggap biasa hanya karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan yang paling penting, merdeka untuk memilih menjadi bagian dari solusi.
Indonesia hari ini tentu berbeda dengan Indonesia ketika para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan. Dulu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan.
Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan kualitas kehidupan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Karena itu, saya tidak ingin menjadi ASN yang hanya mampu bertahan menghadapi perubahan.
Saya ingin menjadi ASN yang tumbuh bersama perubahan. Sebab saya percaya, negara tidak akan menjadi lebih baik hanya karena memiliki teknologi yang semakin canggih.
Negara akan menjadi lebih baik ketika manusia yang menjalankannya juga terus berkembang. Pada akhirnya, mungkin inilah cara paling sederhana untuk survive di era sekarang. Terus belajar ketika orang lain merasa sudah cukup.
Indonesia hari ini tentu berbeda dengan Indonesia ketika para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan. Dulu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan.
Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan kualitas kehidupan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Karena itu, saya tidak ingin menjadi ASN yang hanya mampu bertahan menghadapi perubahan.
Saya ingin menjadi ASN yang tumbuh bersama perubahan. Sebab saya percaya, negara tidak akan menjadi lebih baik hanya karena memiliki teknologi yang semakin canggih.
Negara akan menjadi lebih baik ketika manusia yang menjalankannya juga terus berkembang. Pada akhirnya, mungkin inilah cara paling sederhana untuk survive di era sekarang. Terus belajar ketika orang lain merasa sudah cukup.
Beradaptasi ketika orang lain memilih bertahan dengan cara lama. Berintegritas ketika tidak ada yang melihat. Dan tetap memberikan manfaat ketika tidak ada yang memberikan penghargaan.
Sebab menjadi ASN bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, menjadi ASN adalah tentang bagaimana pekerjaan kita dapat menjadi bagian kecil dari perjalanan Indonesia.
Dan di usia kemerdekaan yang ke-82 nanti, saya ingin memaknainya dengan satu kalimat sederhana: Indonesia boleh terus berubah, tetapi semangat untuk melayani tidak boleh kehilangan arah.
Merdeka untuk belajar.
Merdeka untuk beradaptasi.
Merdeka untuk berinovasi.
Merdeka untuk mengabdi.
Sebab menjadi ASN bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, menjadi ASN adalah tentang bagaimana pekerjaan kita dapat menjadi bagian kecil dari perjalanan Indonesia.
Dan di usia kemerdekaan yang ke-82 nanti, saya ingin memaknainya dengan satu kalimat sederhana: Indonesia boleh terus berubah, tetapi semangat untuk melayani tidak boleh kehilangan arah.
Merdeka untuk belajar.
Merdeka untuk beradaptasi.
Merdeka untuk berinovasi.
Merdeka untuk mengabdi.
